Runtuhny Uni Soviet

Runtuhnya Uni Soviet

Uni Soviet merupakan federasi negara -negara sosialis komunis yang dirintis berdirinya oleh Lenin dengan kaum Bolsheviknya setelaha dapat menggulingkan kekuasaaan Tsar Nicolas II tahun 1917 melalui Revolusi Bolshevik. Tahun 1922 Lenin mengganti Rusia menjadi Uni Soviet dengan Lenin sebagai pemimpinnya. Federasi ini beranggotakan antara lain Rusia,Lithuania, Latvia,Belarusia,Ukraina,Armenia,Georgia, dan Estonia. Mereka disatukan di bawah kekuasaan Partai Komunis Uni Soviet.
Pada waktu Uni Soviet dipimpin oleh Michael Gorbachev ,ia melontarkan ide pembaharuan atau restrukturisasi melalui Glasnot (Keterbukaan) ,dan Perestroika( demokratisasi) . Hal ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Uni Soviet dalam bidang ekonomi dan politik dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Tetapi setelah gagasan itu disampaikan oleh Michael Gorbachev muncul berbagai pergolakan di berbagai Republik bagian Uni Soviet, hingga pada akhirnya Gorbachev tidak mampu merngendalikannya. Pembaharuan dan perubahan yang tadinya dimaksudkan untuk memajukan Uni Soviet justru menjadi sebab utama runtuhnya Uni Soviet.
Republik -republik yang menuntut kemerdekaan dan ingin melepaskan diri dari Uni Soviet antara lain Lithuania,Latvia,Estonia,Ukraina,Armenia, dan Maldavia. Sedangkan Rusia dan Georgia menuntut otonomi penuh, sedangkan republik-republik yang lain menuntut Uni Soviet dibubarkan.
Secara umum sebab-sebab runtuhnyaUni Soviet adalah:
1. Sistem Marxisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif baik terhadap bodang politik maupun ekonomi,
2. Marxisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan jaman,
3. Kebijakan Gorbchevtentang Pertestroika dan Glasnot bertentangan dengan Marxisme,
4. Adanya kebijakan lain dari Gorbachev yang membahayakan keberadaan sosialisme
komunisme,antara lain:
a. menjalankan sistem pasar bebas di UnI Soviet,
b. merestui berdirinya pemerintahan koalisi non komunis di Polandia,
c. membiarkan dibukanya Tembok Berlin,
d. membiarkan diktator komunis Rumania Ceausescu dijatuhkan,
e. mengususlkan adanya ,multipartai dan dihapuskannya monopoli Partai Kominis Uni Soviet,
f. membiarkan negara-negara Eropa Timur melucuti kekuasaan partai Komunis,
5. Marxisme yang lebih mengandalkan kekuatan kaum buruh, tidak sesuai dengan keadaan Uni Soviet yang sebagian besar penduduknya kaum petani yang ingin mempunyai hak milik.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka akhirnya Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 dengan ditandai lahirnya negara-negara merdeka bekas Uni Soviet, yang tergabung dalam CIS (Commonwealrh of Independent States/ Persemakmuran Negara-negara Merdeka) pada tanggal 8 Desember 1991 yang diprakarsai oleh Presiden Rusia Boris Yeltsin bersama Presiden Ukraina Leonid Kravchuk, serta Ketua Parlemen Belarusia Stanislav Shushkevich dalam pertemuan di Vukhucio,Belarusia.
Runtuhnya Uni Soviet menimbulkan beberapa akibat terhadap situasi dunia, yaitu:
1. Berakhirnya perang Dingin antara Blok Barat (Ameriuka Serikat) dengan Blok Timur(Uni Soviet),
2. Berkurangnya kecemasan dunia terhadap terjadinya PerangDunia III,
3. Banyak negara komunis yang berubah menjadi negara demokrasi,
4. Amerika Serikat tampil sebagai negara Adi Daya,
5. Tumbangnya komunisme di beberapa negara Eropa Timur.


Kamboja Demokratis
Pada awal 1976 pihak Khmer Merah menahan Sihanouk dalam tahanan rumah. Pemerintah yang ada saat itu segera diganti dan Pangeran Sihanouk dilepas dari jabatannya sebagai kepala negara. Kamboja menjadi sebuah republik komunis dengan nama "Kamboja Demokratis" (Democratic Kampuchea) dan Khieu Samphan menjadi presiden pertama.
Pada 13 Mei 1976 Pol Pot dilantik sebagai Perdana Menteri Kamboja dan mulai menerapkan perubahan sosialis terhadap negara tersebut. Pengeboman yang dilakukan pihak AS telah mengakibatkan wilayah pedesaan ditinggalkan dan kota-kota sesak diisi rakyat (Populasi Phnom Penh bertambah sekitar 1 juta jiwa dibandingkan dengan sebelum 1976).
Saat Khmer Merah mendapatkan kekuasaan, mereka mengevakuasi rakyat dari perkotaan ke pedesaan di mana mereka dipaksa hidup dalam ladang-ladang yang ditinggali bersama. Rezim Pol Pot sangat kritis terhadap oposisi maupun kritik politik; ribuan politikus dan pejabat dibunuh, dan Phnom Penh pun ikut berubah menjadi kota hantu yang penduduknya banyak yang meninggal akibat kelaparan, penyakit atau eksekusi. Ranjau-ranjau darat (oleh Pol Pot mereka disebut sebagai "tentara yang sempurna") disebarkan secara luas ke seluruh wilayah pedesaan.
Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Pasukan Kamboja dikalahkan dengan mudah, dan Pol Pot lari ke perbatasan Thailand. Pada Januari 1979, Vietnam membentuk pemerintah boneka di bawah Heng Samrin, yang terdiri dari anggota Khmer Merah yang sebelumnya melarikan diri ke Vietnam untuk menghindari penmbasmian yang terjadi sebelumnya pada 1954. Banyak anggota Khmer Merah di Kamboja sebelah timur yang pindah ke pihak Vietnam karena takut dituduh berkolaborasi. Pol Pot berhasil mempertahankan jumlah pengikut yang cukup untuk tetap bertempur di wilayah-wilayah yang kecil di sebelah barat Kamboja. Pada saat itu, Tiongkok, yang sebelumnya mendukung Pol Pot, menyerang, dan menyebabkan Perang Tiongkok-Vietnam yang tidak berlangsung lama.
Pol Pot, musuh Uni Soviet, juga memperoleh dukungan dari Thailand dan AS. AS dan Tiongkok memveto alokasi perwakilan Kamboja di Sidang Umum PBB yang berasal dari pemerintahan Heng Samrin. AS secara langsung dan tidak langsung mendukung Pol Pot dengan menyalurkan bantuan dana yang dikumpulkan untuk Khmer Merah.
Jumlah korban jiwa dari perang saudara, konsolidasi kekuasaan Pol Pot dan invasi Vietnam masih dipertentangkan. Sumber-sumber yang dapat dipercaya dari pihak Barat [1] menyebut angka 1,6 juta jiwa, sedangkan sebuah sumber yang spesifik, seperti jumlah tiga juta korban jiwa antara 1975 dan 1979, diberikan oleh rezim Phnom Penh yang didukung Vietnam, PRK. Bapa Ponchaud memberikan perkiraan sebesar 2,3 juta—meski jumlah ini termasuk ratusan ribu korban sebelum pengambil alihan yang dilakukan Partai Komunis. Amnesty International menyebut 1,4 juta; sedngkan Departemen Negara AS, 1,2 juta. Khieu Samphan dan Pol Pot sendiri, masing-masing menyebut 1 juta dan 800.000.
Pasca pemerintahan Partai Komunis


Pol Pot
Pol Pot mundur dari jabatannya pada 1985, namun bertahan sebagai pemimpin de facto Partai Komunis dan kekuatan yang dominan di dalamnya.
Pada 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Pol Pot menolak proses perdamaian, dan tetap berperang melawan pemerintah koalisi yang baru. Khmer Merah bertahan melawan pasukan pemerintah hingga 1996, saat banyak pasukannya yang telah kehilangan moral mulai meninggalkannya. Beberapa pejabat Khmer Merah yang penting juga berpindah pihak.
Pol Pot memerintahkan eksekusi terhadap rekan dekatnya Son Sen dan sebelas anggota keluarganya pada 10 Juni 1997 karena mencoba mengadakan persetujuan dengan pemerintah (kabar tentang ini tidak diketahui di luar Kamboja selama tiga hari). Pol Pot lalu melarikan diri namun berhasil ditangkap Kepala Militer Khmer Merah, Ta Mok dan dijadikan tahanan rumah seumur hidup. Pada April 1998, Ta Mok lari ke daerah hutan sambil membawa Pol Pot setelah sebuah serangan pemerintah yang baru. Beberapa hari kemudian, pada 15 April 1998, Pol Pot meninggal - kabarnya akibat serangan jantung. Jasadnya kemudian dibakar di wilayah pedesaan, disaksikan oleh beberapa anggota eks-Khmer Merah.
Konflik Yugoslavia
Awal bencana
Dimasa kepemimpinan Tito Republik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup populer di fora internasional, berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena disamping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya, sebagai keturunan dari etnis Kroasia Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi keadaan kemudian berubah yaitu ketika pada bulan Mei 1980 Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya.
Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektip oleh suatu badan Presidensi berjumlah delapan orang dan partai juga dipimpin Presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktek pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan Federal (partai maupun Negara) menjadi semakin berkurang, dan dilain fihak pengaruh kekuasaan Republik bagian menjadi bertambah kuat.
Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia kearah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektip tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sefihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri.
Setelah itu Republik Bosnia Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serb di Bosnia Herzegovina (karena etnis Serb di Bosnia Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab itu pada tanggal 6 April 1992 kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama "Republik Federasi Yugoslavia" pada tanggal 27 April 1992 namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan dari Masyarakat Eropa.
Korban mulai berjatuhan
Proses disintegrasi Yugoslavia, secara riil dimulai dengan aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991. Pemisahan diri tersebut sedikitnya didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional padahal pemerintah Yugoslavia berkeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.
Konflik yang kemudian terjadi di Bosnia Herzegovina tidak telepas dari proses disintegrasi Yugoslavia. Masyarakat Eropa yang berperan aktip dalam peristiwa pemisahan diri Kroasia dan Slovenia ternyata ikut pula campur tangan di Bosnia Herzegovina melalui Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang menyimpulkan bahwa Republik tersebut layak mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan internasional terhadap Republik Bosnia Herzegovina yang merupakan "mini" Yugoslavia yang juga berpenduduk multi nasional, multi agama dan komposisi penduduk yang heterogen ini dinilai oleh banyak pihak sebagai terlalu dini, mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga timbullah pertikaian antar etnis diantara penduduk Republik Bosnia Herzegovina.
Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di Bosnia Herzegovina telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh faktor-faktor internasional menjadi sangat sulit. Kegagalan-kegagalan perundingan semakin memperburuk situasi dan semakin mengobarkan pertempuran diantara pihak-pihak yang bertikai yang mengakibatkan timbulnya banyak sekali korban. Guna mencegah berlanjutnya jatuh korban di Bosnia Herzegovina maupun bertambah buruknya situasi di wilayah Yugoslavia maka PBB terpaksa mengirimkan misi damai di wilayah eks Yugoslavia dengan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Namun banyaknya faktor-faktor luar yang mempengaruhi serta sikap pihak-pihak yang bertikai yang tidak kompromis dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya tampaknya kehadiran pasukan PBB belum berhasil mengakhiri konflik di wilayah eks Yugoslavia.
Slovenia dan Kroasia merdeka
Pada awal pembentukan hingga pertengahan tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menghendaki pembubaran Federasi Yugoslavia yang diikuti adanya Republik-Republik Bagian yang merdeka. Dari Republik-Republik yang merdeka tersebut kemudian dibentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan satu sama lain maupun dari masyarakat internasional dan selanjutnya bergabung kembali dalam suatu negara baru dengan bentuk Konfederasi. Pihak Serbia (Republik Serbia dan Republik Montenegro) dan Propinsi Otonom Vojvodina maupun Kosovo menentang ide Kroasia dan Slovenia tersebut diatas dengan alasan bahwa Kroasia dituduh ingin melegalisasi perbatasan-perbatasan yang memisahkan antar Republik-Republik satu sama lain menjadi perbatasan negara yang diakui oleh masyarakat internasional.
Pihak Serbia tidak mengakui perbatasan-perbatasan administrasi menjadi perbatasan negara serta tidak akan mengakui pembentukan negara-negara berbentuk apapun sebelum membicarakan masalah perbatasan, karena menyangkut nasib etnis Serbia didalam wilayah-wilayah perbatasan administrasi tersebut. Sementara itu bentuk negara Konfederasi yang merupakan gabungan negara-negara merdeka dan berdaulat yang dibentuk berdasarkan persetujuan maupun dapat dibubarkan secara unilateral dipandang merugikan blok Serbia karena berarti akan memperkecil wilayahnya dimana selama ini etnis Serbia telah tersebar di semua Republik Bagian Yugoslavia.
Dilain pihak Pimpinan Bosnia Herzegovina /Ketua Partai SDA di Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, bersama-sama Pimpinan Makedonia, Kiro Gligorov, mencoba menengahi masalah kelanjutan Yugoslavia dengan mengusulkan formasi yang disebut 2 + 2 + 2. Formasi tersebut adalah Serbia dan Montenegro bersatu dalam suatu negara Federal yang menjalin hubungan kenegaraan dengan Bosnia Herzegovina dan Makedonia yang juga bergabung dalam suatu Federasi dengan suatu bentuk hubungan Federasi yang "longgar". Selanjutnya ke-4 negara tersebut diatas mengadakan hubungan untuk bergabung dengan Kroasia dan Slovenia dalam bentuk Konfederasi.
Baik usulan Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina, Makedonia mengenai bentuk negara Yugoslavia ternyata ditolak oleh Serbia kecuali usulan untuk meneruskan perundingan sampai ditemukannya jalan keluar. Perundingan demi perundingan terus berlanjut namun keputusan mengenai bentuk negara tidak tercapai. Keadaan demikian yang tidak menentu ditambah dorongan-dorongan dari pihak-pihak luar telah mengakibatkan Slovenia dan Kroasia secara bersama-sama pada tanggal 25 Juni 1991 memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan didalam negara antara yang mendukung dan tidak mendukung kemerdekaan.
Pengakuan Masyarakat Eropa dan Internasional
Kelompok Masyarakat Eropa yang sejak semula turut terlibat dalam proses disintegrasi eks Yugoslavia menghadapi gerakan Slovenia dan Kroasia yang memproklamirkan kemerdekaannya tersebut kembali turut campur-tangan dengan menasehatkan Slovenia dan Kroasia untuk menangguhkan kemerdekaannya serta tidak mengambil langkah-langkah apapun selama 3 (tiga) bulan sebagai reaksi keputusan proklamasi kemerdekaan tersebut. Sikap Masyarakat Eropa tersebut mendapat reaksi keras dari blok Serbia serta menolak saran dari Masyarakat Eropa karena dinilai dapat mengancam pecahnya perang saudara karena tidak akan terjadi kesepakatan selama masa penundaan tersebut. Dilain pihak Kroasia dan Slovenia terus mendesak untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan internasional terutama dari kelompok Masyarakat Eropa.
Sementara itu Masyarakat Eropa membentuk suatu Komisi Arbitrasi untuk mengkaji kelayakan dari keinginan-keinginan Republik-Republik eks Yugoslavia untuk mendapatkan pengakuan. Hasil penelitian ditetapkan sudah harus sampai di meja Ketua Masyarakat Eropa paling lambat tanggal 15 Januari 1992, namun sebelum Komisi Arbitrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya pada tanggal 23 Desember 1991 Jerman dengan tiba-tiba menyatakan pengakuan kepada Slovenia dan Kroasia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman yang lebih dini tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya maupun negara-negara yang bersimpati atas proses demokratisasi Republik tersebut dibelahan dunia lainnya.
Pada tanggal 15 Januari 1992 hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa mengatakan bahwa Slovenia dan Makedonia telah memenuhi syarat untuk mendapat pengakuan, Kroasia belum memenuhi syarat sebelum mengubah Undang-Undang-nya yang mengatur etnis-etnis minoritasnya sedangkan Bosnia Herzegovina akan mendapat pengakuan setelah menyelenggarakan referendum di wilayahnya. Berbeda dengan hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang mengatakan bahwa bagi Slovenia dan Makedonia yang memenuhi syarat untuk pengakuan, ternyata justru Slovenia dan Kroasia yang langsung diakui oleh negara-negara Masyarakat Eropa sementara Makedonia justru ditunda karena protes Yunani atas penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tersebut.
Perkembangan politik internasional selanjutnya telah mendorong negara-negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Puncak pengakuan negara luar terhadap Kroasia dan Slovenia adalah pengakuan AS terhadap Slovenia dan Kroasia pada tanggal 6 April 1992 yang turut pula mendorong negara-negara maupun lembaga internasional memberikan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia.
Angkatan Bersenjata Yugoslavia keluar dari wilayah Slovenia dan Kroasia
Setelah Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kedaulatannya pada tanggal 25 Juni 1991, pada tanggal 27 Juni 1991 sebanyak 2.000 orang pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, Kepolisian Federal dan petugas Bea-Cukai Federal, dikirim ke perbatasan-perbatasan Yugoslavia dengan Austria. Kedatangan pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dan lain-lain diperbatasan Slovenia tersebut, ternyata tidak dilengkapi dengan peluru dan perlengkapan pencegah huru-hara, Informasi tentang kelemahan pasukan-pasukan ini, termasuk route perjalanan, diketahui oleh Wakil PM Yugoslavia pada saat itu, Zivko Pregel (etnis Slovenia) dan segera diinformasikan kepada pimpinan Slovenia, sehingga pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dapat dihadang oleh HANTER Slovenia ditengah perjalanan tanpa dapat membela diri sehingga mission Angkatan Bersenjata Yugoslavia ini gagal total. Kemenangan HANTER Slovenia terhadap Angkatan Bersenjata Yugoslavia tersebut, semakin membuat berani untuk mendukung para politikus Slovenia untuk memisahkan diri dari Federasi.
Sementara itu pasukan HANTER mulai mengadakan pemasangan alat-alat perintang untuk tank (landak-landak yang dibuat dari rel-rel kereta-api) di jalan-jalan besar di seluruh kota besar di Slovenia, dan memblokade garnisun-garnisun, kesatuan-kesatuan, lembaga-lembaga dan obyek-obyek militer Angkatan Bersenjata Yugoslavia wilayah Slovenia. Perkembangan selanjutnya HANTER Slovenia mulai mengadakan serangan-serangan secara militer terhadap pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dengan menggunakan segala sarana persenjataan yang ada. Sehubungan dengan itu para politikus meningkatkan kampanye melalui media massa, yang menuduh Angkatan Bersenjata Yugoslavia sebagai agresor di Slovenia, dengan tujuan melumpuhkan kekuatan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, serta mencegah upaya-upaya penggunaan kekuatan militer ke wilayah Slovenia.
Usul-usul Angkatan Bersenjata Yugoslavia kepada PANGTI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Slovenia melalui pembubaran pasukan-pasukan para militer di Slovenia tidak berhasil dilaksanakan, karena Presiden Presidensi (etnis Kroasia) dan Wakil Menhan (etnis Slovenia) tidak menyetujuinya serta selalu memboikotnya, dengan alasan khawatir menimbulkan korban pada penduduk. Akhirnya untuk mencegah korban yang lebih besar dikalangan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, sebagai akibat keraguan dalam mengambil sikap untuk mencegah konflik, Presidensi RFSY bahkan memutuskan menarik seluruh Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Slovenia, yang berarti secara tidak langsung membiarkan Slovenia untuk memisahkan diri dari ikatan Federal.
Peristiwa mundurnya AB Yugoslavia dari Kroasia lihat AB Yugoslavia mundur dari Kroasia, dan kisah keluarnya Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari Bosnia dan Makedonia silahkan lihat AB Yugoslavia tinggalkan Bosnia dan Makedonia
Deklarasi Yugoslavia baru (Republik Federal Yugoslavia)
Keadaan yang semakin tidak menentu di wilayah Republik-Republik Bagian Yugoslavia baik di Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina telah memaksa Parlemen Federal Yugoslavia untuk bersidang yang selanjutnya mengesyahkan Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar yang baru tersebut menetapkan pembentukan Yugoslavia yang baru sehingga pada tanggal 27 April 1992 diproklamirkan Republik Federal Yugoslavia yang anggotanya terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montenegro didalam wilayah perbatasan yang ada sekarang. Dengan deklarasi Yugoslavia baru tersebut secara de facto dan de jure telah menjadikan Republik-Republik Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina dan Makedonia tidak anggota Yugoslavia lagi. Didalam deklarasi Yugoslavia baru tersebut ditekankan bahwa RFY tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap negara-negara tetangganya.
Pada tanggal 4 Mei 1992 Presidensi Yugoslavia, dalam kapasitasnya sebagai Pangti AB, telah memutuskan untuk menarik semua anggota pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia warga-negara RFY (dalam hal ini warga-negara Serbia dan Montenegro). Anggota Angkatan Bersenjata Yugoslavia diluar warga-negara Yugoslavia baru diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya, apakah tetap tinggal di Yugoslavia atau di Republik Bagian. Dengan terbentuknya RFY, dan dilaksanakannya keputusan Presidensi Yugoslavia untuk menarik pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Bosnia Herzegovina, dengan batas waktu yang ditentukan hingga tanggal 19 Mei 1992, maka secara de jure semenjak itu pula RFY tidak mempunyai anggota pasukan di Bosnia Herzegovina.
Sementara itu pembentukan Yugoslavia baru yang anggotanya terdiri Republik Serbia dan Republik Montenegro, dua anggota eks RFS Yugoslavia, masih tetap ingin disebut Yugoslavia, yaitu Republik Federal Yugoslavia (RFY), dengan ambisi untuk tetap disebut penerus Yugoslavia (sebagai Yugoslavia bentuk ketiga). RFY menganggap diri yang berhak mewarisi beban kewajiban-kewajiban internasionalnya serta untuk mewakili kepentingan warga-negara Yugoslavia yang lama di luar negeri, sebelum status mereka jelas dan diatur kembali menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
Banjir darah di Bosnia
Republik Bosnia Herzegovina terletak di bagian sentral Yugoslavia, dan sering dianggap sebagai "miniatur Yugoslavia" karena penduduknya multi nasional yaitu terdiri dari bangsa Muslim, Serbia dan Kroasia yang bercampur menjadi satu. Itulah sebabnya Republik tersebut sebelum mendapat pengakuan internasional masih dilanda pertikaian-pertikaian seperti masalah etnis, tidak adanya kesamaan pendapat mengenai bentuk masa depan Republik tersebut dan masalah perebutan kekuatan masalah wilayah termasuk penguasaan industri-industri / pabrik-pabrik serta masalah-masalah lainnya.
Perbedaan-perbedaan yang mendalam diantara penduduk konstitutip Bosnia Herzegovina ditambah adanya gesekan-gesekan dari pihak luar telah memercikkan api pertikaian diantara mereka yang akhirnya berubah menjadi perang saudara, agama dan etnis yang terus berlanjut di Bosnia Herzegovina. Oleh sebab itu pengakuan internasional yang terlalu dini terhadap Republik Bosnia Herzegovina tersebut dinilai merupakan sumber terjadinya krisis di Bosnia Herzegovina mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum diselesaikan. Untuk mengetahui secara lebih detil tentang peperangan yang terjadi di Bosnia, lihat Banjir darah di Bosnia